Diskusi hangat mewarnai konsolidasi internal TPP Kecamatan Maesan, Rabu (07/09/2022) di Ruang PMD Kantor Kecamatan Maesan. Pokok bahasan yang mengemuka adalah Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kenaikan Harga BBM beberapa hari yang lalu. Sebagaimana diketahui dampak kenaikan BBM yang terjadi dalam beberapa hari ini mengakibatkan dampak terhadap berbagai sektor, baik sektor ekonomi maupun sektor lainnya termasuk secara tidak langsung terhadap Pemerintahan Desa.
Salah satu kebijakan yang akan berdampak terhadap Pemerintahan Desa adalah terkait BLT Subsidi BBM, dimana penyalurannya akan berlangsung di kantor Desa masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh Utusan dari Kantor Pos Kecamatan Maesan dalam Rapat Koordinasi Kecamatan, Selasa (06/09/2022) kemarin yang dihadiri oleh segenap Muspika Kecamatan Maesan, Kepala Desa se Kecamatan Maesan, Pendamping PKH dan Pendamping Desa/Lokal Desa Kecamatan Maesan.
“Kuota penerima dan data KPM BLT Subsidi BBM sudah kami terima dari pusat dan untuk realisasinya kami mohon bantuan Pemerintah Desa dalam penyalurannya di kantor Desa, agar tidak terjadi penumpukan di kantor pos” kata utusan kantor pos dalam Rakorcam kemarin.
Tak pelak sistem pencairan yang dilakukan di kantor desa ini akan disinyalir berimbas kepada pemerintah desa ataupun kepada kepala desa, apalagi bagi kepala desa yang baru dimana nuansa hangatnya politik Pilkades kemarin masih terasa.
“Bagi kepala desa adanya BLT Subsidi BBM ini, akan menjadi dilema. Di satu sisi senang masyarakatnya dapat bantuan, disisi lain akan menjadi sorotan bagi yang tidak dapat bantuan” kata Kusnadi yang sudah 3 periode menjabat kepala desa suger lor dalam acara Rakorcam.
Menanggapi hal itu, Jakfar Sodik, S.Sos. MM, selaku camat maesan menjelaskan bahwa kondisi seperti ini mau tidak mau kita laksanakan, karena merupakan instruksi dari atasan. Jadi dia memohon kepada kepala desa untuk berlapang dada dalam menjalankan tugas.
“Kepala Desa ini akan menjadi ujung tombak dan sekaligus ujung tombok dalam melaksanakan tugasnya” katanya.
Sementara itu, dalam diskusi internal TPP Maesan juga berpikir keras bagaimana mengantisipasi atau meminimalisir dampak kenaikan harga BBM dan Penyaluran BLT Subsidi BBM ini. Mengingat kenaikan harga BBM ini juga berimbas kepada aktivitas pendampingan. Dalam hal ini, ditengah aktifitas pendampingan yang padat saat ini seperti mendampingi verifikasi Daftar Usulan RKP 2023, Penyusunan Draft RKP Desa 2023, Musrenbang Desa dalam rangka penetapan RKP Desa 2023, Penyaluran BLT DD bulan September dan Monetoring Realisasi DD Tahap 2 tentu mobilitas Pendamping Desa/Lokal Desa semakin sering dan inten turun ke desa.
“Nah ini yang perlu dipikirkan juga, tentu kebutuhan operasional untuk BBM semakin meningkat” kata Fathor Rosy salah satu TPP Kecamatan Maesan. Oleh karenanya bagi para pengambil kebijakan harus juga memikirkan kondisi ini. Bahkan Fathor Rosy membuat guyonan di WA Group TPP Kabupaten Bondowoso dengan membuat survei melalui pertanyaan, Bagaimana cara menghemat BBM ditengah mobilitas PD/PLD yang padat turun ke desa kepada para pendamping desa/lokal desa dengan beberapa opsi jawaban. Beberapa opsi jawaban yang diberikan yaitu Naikkan gaji PD/PLD, mengurangi intensitas turun lapangan, kegiatan cukup melalui zoom, jangan terlalu dipikir buat ngopi/rokok an, dan semua opsi dan solusi benar.
“Survei ini guyon tapi juga serius” selorohnya.
Tinggalkan Balasan